Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar saat mengikuti acara Seminar Nasional dan Call for Papers secara virtual di Gedung Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/11/2023). Foto: Farhan/nr

Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Muhaimin Iskandar mengajak seluruh masyarakat untuk ikut mengevaluasi, memantapkan sekaligus menuntaskan langkah-langkah pembangunan nasional Indonesia. Menurutnya, amanat konstitusi dengan seluruh norma dan perintah yang ada, sudah sangat lengkap menjadi rujukan dalam strategi pembangunan nasional Indonesia.

“Kita perlu berpikir lebih dalam sekaligus kritis terhadap implementasi dari seluruh norma konstitusi serta rumusan dan agenda rencana pembangunan nasional kita,” ujar Gus Muhaimin saat menjadi keynote speaker dalam acara Seminar Nasional dan Call for Papers dengan tema ‘Menuju Indonesia Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan Melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045’ di Gedung Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Gus Muhaimin mengatakan setidaknya selama 20 terakhir, perjalanan demokrasi di Indonesia telah berupaya Indonesia dapat berdaulat maju dan pembangunan yang berkelanjutan dapat terjaga dan memiliki percepatan yang berarti.
 

Selama 20 tahun tersebut, perjalanan reformasi dan demokrasi telah mengalami kemajuan fundamental, terutama dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat sebagai sebuah bangsa. Namun, di sisi lain, Indonesia dinilai masih memiliki agenda besar dalam menciptakan keadilan dan kemakmuran yang dirasakan masyarakat.

Sebagai lembaga legislatif, DPR sendiri dikatakan Gus Muhaimin, memiliki peran dan kontribusi yang signifikan, sekaligus menentukan arah pembangunan di dalam pelaksanaan strategi pembangunan nasional. Hal tersebut tercermin dalam tiga fungsi utamanya yakni legislatif, anggaran dan pengawasan.

“Peran DPR, peran legislatif dan budgeting yang cerdas yang sesuai dengan realitas yang menjadi perkembangan dan kebutuhan. Di tengah berbagai tantangan global, tentu dibutuhkan pikiran dan langkah, sehingga DPR menjadi bagian utama percepatan kedaulatan kemandirian sekaligus kesinambungan berkelanjutan, sustainability di dalam pembangunan nasional kita,” jelasnya. (mag,bia/aha)